Anda disini
Home > Berita > PPNI DKI Perjuangkan Gaji Perawat DKI Jakarta 3X UMP

PPNI DKI Perjuangkan Gaji Perawat DKI Jakarta 3X UMP

PPNI DKI Jakarta sebagai Organisasi Profesi Perawat di wilayah DKI Jakarta, berusaha untuk mensinergikan Program Kerja DPW PPNI DKI Jakarta, dengan seluruh unsur pemerintahan DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan tentang gaji perawat di DKI Jakarta, pada tanggal 3-11 November 2016 di website ppnidki.org, dilakukan audiensi dengan Bapak H.M. Taufik, Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi kesehatan.

Audiensi dengan Bp. M. Taufik (Ketua Komisi E)
Audiensi dengan Bp. H.M. Taufik (Wakil Ketua DPRD dan Koordinator Komisi E)

Audiensi ini dilakukan pada tanggal 10 November 2016 di Kantor Komisi E Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sebagi perwakilan DPW PPNI DKI Jakarta adalah : Ns. Jajang Rahmat (Ketua DPW PPNI DKI Jakarta), Ns. Kristinawati (Sekretaris DPW PPNI DKI Jakarta), Ns. Maryanto (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga), Ns. Yuni Astuti (Ketua Bidang Pendidikan), Ns. Hartanto (Bendahara), Ns. Rami (Wakil Ketua Bidang Organsasi dan Kaderisasi)  dan Ns. Yunus Harmoko (Anggota Divisi Organisasi dan Kaderisasi).

 

 

 

Pokok audiensi yang dibawa oleh DPW PPNI DKI Jakarta dalam audiensi ini adalah :

  1. Tidak boleh ada perawat yg dikontrak baik negeri maupun swasta. Karena perawat merupakan tenaga inti layanan kesehatan.
  2. Pihak swasta maupun pemerintah tidak boleh menggaji perawat semena-mena karena ini merupakan amanat Undang Undang bukan hanya pada level Peraturan Gubernur.

Dalam tanggapannya, Bp. H. M. Taufik, sebagai Wakil Ketua DPRD dan Koordinator Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi Kesehatan terhadap tuntutan DPW PPNI DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

  1. Akan memanggil seluruh direktur  swasta (rumah sakit dan klinik) dan kepala dinas kesehatan se-DKI terkait gaji perawat secara resmi dalam waktu dekat, sesuai dengan pengajuan surat DPW PPNI DKI Jakarta.
  2. DPRD akan memperjuangkan anggaran hibah untuk biaya pendidikan non formal guna peningkatan SDM profesi (perawat).
  3. Menginventarisir gedung untuk  keperluan sekretariat DPW PPNI DKI Jakarta.
  4. Bahwa profesi perawat adalah profesi yang tidak bisa tergantikan oleh profesi lain.  Jangan sembarangan terhadap perawat.
  5. Untuk PNS,  akan ditingkatkan lagi TKD-nya sejalan dengan sertifikasi, seperti sertifikasi guru bisa dilakukan, kenapa perawat tidak ?
Tanggapan Bp. M. Taufik (Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta.
Tanggapan Bp. H.M. Taufik (Wakil Ketua dan Koordinator Komisi E) DPRD DKI Jakarta.

Semoga audiensi ini menjadi langkah nyata DPW PPNI DKI Jakarta untuk memperjuangkan dan mewujudkan Program Kerja DPW PPNI DKI Jakarta untuk mendapatkan Gaji Perawat DKI Jakarta minimum 3X UMP DKI Jakarta.

comments

comments

mm
Maryanto, SKM - Kabid Hubungan Antar Lembaga PPNI DKI
Ketua Bidang PPNI DKI. Ketua DPD PPNI Jakarta Utara.

Artikel Sejenis

Top